Pemerintah India Bersiap Lakukan Uji Coba Rupee Digital Tahun Ini

thesilent1.com – Pemanfaatan central bank digital currency (CBDC) di banyak negara terus digodok. Terlepas dari kontroversi yang ada, nyatanya beberapa negara secara agresif sudah mulai memperkenalkan CBDC garapannya ke masyarakat. Mulai dari Nigeria, Cina, hingga Republik Afrika Tengah. Kabar CBDC terbaru datang dari wilayah Asia Selatan, yakni India. Negeri Anak Benua ini juga bakal segera melakukan uji coba CBDC alias rupee digital.

Sebagai salah satu wujud nyata, bank sentral India (Reserve Bank of India / RBI) mengaku sudah melakukan konsultasi dengan beberapa lembaga financial technology (fintech) guna menggali informasi secara komprehensif untuk menjalankan proyek tersebut. Jika tidak ada aral melintang, pada tahun ini, pemerintah India bakal segera meluncurkan pilot project CBDC mereka.

Kemudian, pemerintah setempat juga sudah meminta 4 lembaga perbankan milik pemerintah untuk nantinya menjalankan proyek rupee digital. Salah satu lembaga fintech yang ikut duduk bersama untuk membicarakan proyek tersebut adalah Fidelity National Information Services (FIS).

Direktur FIS Julia Demidova mengatakan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu memberi saran kepada bank sentral terkait penerapan pembayaran offline dalam CBDC. Selain itu, mereka juga memberikan saran terkait perangkat kebijakan moneter baru, pembayaran CBDC secara lintas batas, dan penerapan bunga dalam CBDC.

“Kerja sama antara FIS dengan RBI sudah dilakukan di beberapa agenda. Ekosistem kami bisa diperluas untuk bisa terhubung dengan RBI dalam rangka memulai eksperimen untuk penerapan CBDC,” jelasnya.

Lebih lanjut, Demidova menjelaskan bahwa teknologi yang dimiliki FIS juga bisa digunakan dalam sistem bank komersial di India. Dengan demikian, bakal memungkinkan terjadinya transaksi CBDC secara grosir ataupun ritel. Hal itu sesuai dengan peta distribusi CBDC India, yang juga akan menggunakan jalur distribusi grosir maupun ritel.

India Ubah Undang-Undang untuk Memperkenalkan CBDC

Langkah yang pemerintah India lakukan patut diacungi jempol. Pasalnya, negara Bollywood tersebut sampai rela membuat revisi terhadap Undang-Undang RBI tahun 1934, demi bisa memperkenalkan mata uang digital.

Di samping itu, pemerintah setempat juga membatalkan rencana aturan dalam industri kripto agar proyek CBDC bisa tetap berjalan. Dalam laporan RBI disebutkan bahwa pemerintah memang berniat untuk terus memperkenalkan CBDC India secara bertahap.

Pada tahap awal pengerjaan proyek, RBI memulainya dengan proof-of-concept, lalu uji coba, dan terakhir adalah peluncuran.

Ketika fase bukti konsep, ide pembentuk CBDC akan diuji untuk diverifikasi. Tujuannya adalah agar bisa memastikan bahwa implementasi CBDC sesuai dengan yang diinginkan. Nah sekarang, RBI sudah memulai tahap kedua, yakni uji coba penerapan CBDC. Dalam implementasinya nanti, RBI sudah menunjuk State Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India dan Bank of Baroda untuk menjalankan proyek percontohan tersebut.

CBDC untuk Efisiensi Transaksi

Deputi Gubernur Reserve Bank of India, T Rabi Sankar, mengatakan adanya CBDC bisa menjadi alat ampuh untuk mengurangi waktu transaksi dan biaya transaksi lintas batas. Nantinya, CBDC India akan setara dengan nilai rupee, sehingga keduanya tidak akan menjadi “kanibal”.

Selanjutnya, Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, menambahkan bahwa penggunaan CBDC dalam lingkup internasional juga bisa berperan penting dalam lingkup pembayaran internasional maupun domestik. Karena, apabila sistem CBDC India dan CBDC AS bisa terintegrasi, proses penyelesaian transaksi bisa dilakukan secara real-time tanpa ada hambatan.

“CBDC bisa menghilangkan risiko dalam penyelesaian transaksi lintas batas. Jadi internasionalisasi CBDC adalah sesuatu yang sangat dinantikan,” tambah Sitharaman.

Namun, harus dipahami bahwa penerapan CBDC juga memiliki risiko penipuan. Untuk itu, Sankar menjelaskan, sistem pembayaran digital yang diusung perlu ditingkatkan sembari menjaga integritas sistem dan stabilitas teknis.

“Tidak pernah ada momen yang membuat pemerintah merasa cukup aman. Manajemen penipuan adalah area yang juga harus diberi fokus untuk meningkatkan pembayaran digital,” tutup Sankar.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram Be[In]Crypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!