Silent :) Mau Apa Hayo
thesilent1.com – — Tiga bulan setelah memimpin Australia, Partai Buruh akhirnya angkat suara tentang kebijakannya soal regulasi kripto.
Bendahara Partai Buruh Australia, Jim Chalmers, mengumumkan salah satu rencananya yaitu soal pemetaan token yang merupakan salah satu dari 12 rekomendasi dalam laporan senat tahun lalu untuk menjadikan Australia sebagai Pusat Teknologi dan Keuangan. Laporan tersebut disambut hangat oleh industri kripto yang sudah menunggu dengan harap-harap cemas.
Rencana pemetaan token diharapkan akan rampung sebelum akhir tahun yang tujuannya untuk mengidentifikasi bagaimana aset kripto dan layanan terkait lainnya harus diatur dan bagaimana masa depannya.
Selain itu, Departemen Keuangan juga akan membahasa beberapa rekomendasi lainnya dalam waktu dekat, termasuk kerangka kerja lisensi untuk penyedia layanan aset kripto yang berurusan dengan kripto produk non-keuangan, persyaratan yang sesuai untuk melindungi penyimpanan aset kripto konsumen, dan tinjauan struktur gaya perusahaan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Bendahara Jim Chalmers, Partai Buruh ingin banyak berperan dalam sektor yang belum terjamah oleh kripto.
“Seperti yang terjadi, sektor kripto sebagian besar tidak diatur, dan kami perlu melakukan beberapa pekerjaan untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat sehingga kami dapat merangkul teknologi baru dan inovatif,” jelasnya.
Pernyataan tersebut berdasarkan catatan bahwa lebih dari satu juta pembayar pajak telah berinteraksi dengan ekosistem kripto sejak 2018, namun regulasi untuk mengimbangi dan beradaptasi dengan sektor aset kripto itu belum cukup memadai.
Para politisi mengklaim bahwa pemerintahan Australia sebelumnya yang dipimpin Partai Liberal membuat regulasi soal kripto dengan cara “mencoba-coba” melalui penyedia layanan sekunder kripto tanpa memahami apa yang akan mereka buat.
Setelah Jatuh 20% dalam Sepekan, Pergerakan ETH Masih Bawa Angin Segar
ASIX Tidak Lolos Uji Kelayakan Aset Kripto Versi Bappebti
Sedangkan pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anthony Albanese mengambil pendekatan yang lebih serius untuk mencari tahu apa yang ada di ekosistem dan risiko apa yang perlu dilihat terlebih dahulu.
Berbicara kepada Cointelegraph, Michael Bacina, mitra di Piper Alderman, mengatakan pemetaan token akan menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan yang signifikan dalam regulator dan pembuat kebijakan.
“Australia sudah saatnya menjadi negara terdepan dalam industri blockchain, tetapi kami melihat ketidakpastian peraturan yang menyebabkan bisnis tersebut meninggalkan Australia,” jelas Bacina.
Dia menambahkan pemetaan token yang masuk akal dan pembuat kebijakan yang memahami secara mendalam aktivitas yang ingin mereka atur dan bagaimana teknologi berinteraksi dengan aktivitas tersebut akan membantu regulasi sesuai dengan tujuan dan keduanya mendukung inovasi dan pekerjaan di Australia sekaligus melindungi konsumen,” dia menambahkan.
Sementara itu CEO BTC Markets, Caroline Bowler, mengatakan langkah Parta Buruh itu mencerminkan tuntutan dari industri kripto untuk regulasi yang proporsional dan tepat.
“Manfaat tambahan dari pemetaan token ini banyak. Ini akan memberikan kejelasan yang lebih besar kepada investor kripto; membantu perusahaan dalam mengembangkan inovasi berbasis blockchain mereka sendiri; memberikan panduan untuk pertukaran mata uang digital; serta membantu regulator dalam membentuk rezim peraturan yang sesuai,” kata dia.
Pendapat berbeda disampaikan dosen senior di RMIT Blockchain Innovation Hub, Dr. Aaron Lane. Dia percaya bahwa pemetaan token adalah semacam taktik penundaan oleh pemerintah Partai Buruh.
“Kemajuan adalah kemajuan – tetapi mengecewakan bahwa kita tidak melangkah lebih jauh menuju kepastian peraturan yang lebih besar untuk industri dan perlindungan yang lebih besar bagi konsumen,” pungkasnya.