Inggris, Perancis, dan Jerman Kecam Iran karena Perluas Program Nuklir

thesilent1.com

LONDON, KOMPAS.com – Inggris, Perancis, dan Jerman pada Selasa (22/11/2022) mengecam keputusan Iran untuk memperluas program nuklirnya sebagai tanggapan atas adopsi resolusi PBB .

Ketiga negara tersebut menuduh Teheran melanggar persyaratan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

“Dengan mempercepat produksi uranium yang diperkaya, Iran telah mengambil langkah signifikan lebih lanjut dalam membuat rongga di JCPOA,” kata ketiga negara tersebut dalam pernyataan bersama.

Sebelumnya, Iran mengumumkan keputusannya untuk meningkatkan produksi uranium di fasilitas nuklir bawah tanah Fordow sebagai tanggapan atas resolusi yang disahkan pengawas nuklir PBB.

Mengacu pada peningkatan produksi uranium yang diperkaya tinggi, pernyataan dari ketiga negara tersebut mengatakan bahwa langkah Iran merupakan tantangan bagi sistem non-proliferasi global.

“Langkah ini, yang membawa risiko terkait proliferasi yang signifikan, tidak memiliki pembenaran sipil yang kredibel,” ujar pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir .

Mereka menuntut agar Iran sepenuhnya mematuhi perjanjian perlindungannya di bawah Perjanjian Non-Proliferasi.

“Kami akan terus berkonsultasi, bersama mitra internasional, tentang cara terbaik untuk mengatasi eskalasi nuklir Iran yang berkelanjutan,” tambah pernyataan tersebut.

Dewan gubernur pengawas PBB yang beranggotakan 35 orang mengeluarkan resolusi pekan lalu.

Resolusi tersebut meminta Iran untuk segera bekerja sama dalam penyelidikannya terhadap jejak uranium yang ditemukan di tiga situs yang tidak diumumkan.

Merespons resolusi tersebut, Organisasi Energi Atom Iran, seperti dikutip oleh media pemerintah, mengatakan mulai memproduksi uranium dengan kemurnian hingga 60 persen di fasilitas Fordow.

Pengayaan hingga kemurnian 60 persen masih di bawah sekitar 90 persen yang diperlukan untuk bahan senjata.

Akan tetapi, tingkat kemurnian itu masih jauh lebih tinggi dari yang disepakati Iran untuk diperkaya berdasarkan kesepakatan nuklir 2015.