El Salvador Sahkan UU Aset Digital, Peluncuran Obligasi Bitcoin Kian Dekat

thesilent1.com – Rencana pemerintah El Salvador untuk merilis surat utang yang didukung oleh Bitcoin (BTC) kian dekat. Parlemen setempat baru saja mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang penerbitan aset digital. Dengan adanya hal tersebut, para pendukung Bitcoin percaya bahwa legalisasi oleh parlemen itu akan mempercepat peluncuran surat utang yang memang selama ini sudah dinantikan untuk pembangunan proyek berbasis kripto.

Dalam utas Twitter, Bitcoin Office, yang berada langsung di bawah Presiden Nayib Bukele, mengungkapkan bahwa penetapan undang-undang untuk semua aset digital tersebut akan menjadi keunggulan bagi El Salvador dan membuka jalan bagi penerbitan obligasi Bitcoin atau Volcano Bond.

“El Salvador adalah pusat adopsi Bitcoin. Di mana kebebasan ekonomi, kedaulatan finansial, resistensi sensor, dan kekayaan tidak dapat disita. Saat kami menerbitkan obligasi Volcano, El Salvador sekali lagi akan merintis jalan dalam revolusi di dunia moneter,” jelas Bitcoin Office.

Menurut Bitcoin Office, pengesahan aturan tentang aset digital juga bakal memberikan perlindungan terhadap konsumen yang sebelumnya tidak pernah ada. Kejahatan kripto yang terus mengintai dan melancarkan serangannya terhadap pengguna kripto akan bisa lebih mudah untuk ditangani dengan adanya kejelasan undang-undang.

Di samping itu, mereka yang mendukung Bitcoin juga percaya bahwa dengan adanya UU tersebut arus bisnis akan menjadi semakin baik, karena sikap terbuka negara yang dipimpin oleh Presiden Nayib Bukele itu terhadap Bitcoin dan aset kripto lainnya sudah memiliki payung hukum.

Untuk dipahami, adanya aturan baru tersebut memungkinkan emiten atau perusahaan swasta untuk melakukan penawaran umum menggunakan aset digital yang ada. Hal itu tentunya akan membawa warna baru bagi sektor usaha yang ada di El Salvador, yang kemudian mengarah pada meningkatnya angka adopsi.

Meskipun secara resmi sudah menjadikan BTC sebagai legal tender dalam sistem pembayaran nasional, namun nyatanya banyak masyarakat yang tidak menghendaki pemerintah El Salvador terus membeli Bitcoin menggunakan uang negara. Dari total populasi, bahkan hanya 24,4% yang mengaku sudah memiliki dan menggunakan Bitcoin dalam transaksi pembayaran sehari-hari di El Salvador. Jumlah tersebut relatif rendah jika dibandingkan dengan kampanye pemerintah yang terus menggaungkan penggunakan Bitcoin untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.

Pengawasan Aset Digital Akan Ada di Komisi Aset Digital Nasional

Lahirnya undang-undang anyar tersebut juga bakal mendorong kelahiran lembaga baru yang berugas mengawasi sepak terjang perusahaan penerbit aset digital di El Salvador. Nantinya, Komisi Aset Digital Nasional yang akan bertugas menerapkan aturan baru dalam industri kripto, sekaligus mencegah terjadinya tindak penipuan dan kejahatan berbasis aset digital.

Selain itu, akan hadir pula Badan Administrasi Dana Bitcoin yang bertugas mengelola dan menginvestasiikan dana dari penawaran umum aset digital yang dilakukan oleh pemerintah.

Akan tetapi, ketentuan peraturan yang baru disahkan tersebut tidak berlaku untuk mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral atau yang dikenal sebagai central bank digital currency (CBDC) dari wilayah mana pun. Baik untuk mata uang fiat ataupun mata uang kripto yang diterbitkan oleh bank.

“Hal itu akan menjadikan El Salvador sebagai negara yang memberikan perlindungan terkuat atas hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan, kedaulatan dan kemakmuran ekonomi,” tambah Bitcoin Office.

Untuk dipahami, sampai dengan November 2022 kemarin, El Salvador sudah memiliki dan menyimpan 2.380 BTC dengan harga pembelian rata-rata di kisaran US$43.000. Peluncuran Volcano Bond sendiri diprediksi akan memperkuat posisi El Salvador sebagai negara yang pertama kali merilis surat utang dengan dukungan aset kripto, secara khusus Bitcoin.

Obligasi Bitcoin El Salvador sudah Ditunda Berulang Kali

Rencana penerbitan obligasi berbasis Bitcoin oleh El Salvador sudah digemakan sejak November 2021. Presiden Nayib Bukele berniat untuk membangun Bitcoin City dengan target dana sebesar US$1 miliar. Akan tetapi, sayangnya rencana tersebut terus molor.

Awalnya, pemerintah setempat menargetkan dapat merilisnya pada Maret 2022. Lalu, mereka menundanya dengan alasan adanya konflik Rusia dan Ukraina. Sampai sekarang, belum juga ada kejelasan kapan surat utang fenomenal tersebut bakal meluncur.

Namun, yang jelas, proyek Bitcoin City digadang-gadang akan menjadi kota yang bebas pajak dan juga menjadi kota pertama yang pembangunan dan infrastrukturnya dibiayai dari aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu.

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.